Memboyong Malioboro

Belum ke Jogja kalau tidak ke Malioboro, begitu kata orang. Ya, Malioboro menjadi ikon yang begitu penting untuk Jogjakarta. Hm, sebetulnya apa sih isi Malioboro? Isinya pedagang kaki lima, isinya toko dan ada mal, ada juga hotel, ada juga kantor pemerintahan.

Komplit yah Malioboro. Tapi begitu, di Malioboro tidak ada Bank. Kalaupun ada, itu hanya ATM, atau kantor cabang pembantu. Inilah bedanya dengan Jalan Jenderal Soedirman di Purwokerto, satu kawasan yang ada pedagang kaki limanya, ada tokonya, ada malnya, ada kantor pemerintahannya, tapi juga bank nya.

Jalan Jenderal Soedirman, Purwokerto di salah satu ruasnya, yaitu ruas Pasarwage digembor-gemborkan oleh pedagang kaki lima sekitar untuk dijadikan seperti Malioboro? Mungkinkah? Bisa jadi mungkin, tapi tentu saja tidak tepat. Salah satu tidak tepatnya adalah karena jalan itu adalah jalan arteri. Keberadaan banyak bank menandai bahwa jalan itu adalah nadi utama di sebuah kota. Dan berarti Malioboro bukanlah jalan nadi utama, karena walau ramai, tapi tidak ada Banknya

Mungkin kalau memang mau memboyong Malioboro, ada jalan lain yang lebih tepat. Pemerintahlah yang seharusnya melakukan study kelayakan, (kalau pemerintah sedang tidak sibuk), karena pekerjaan seperti ini kan tidak ada upetinya, tidak seperti perijinan hotel atau mal. 

Tapi memang realitanya begitu, pedagang kaki lima di sepanjang Jenderal Soedirman menggemborkan itu semata karena resah, kalau-kalau direlokasi. Relokasi yang sembarang relokasi, asal ada tanah Pemkab yang tidak terpakai, sudah dipindah saja kesitu. Malah berita yang sudah-sudah tentang relokasi lahannya belum siap, tempat yang lama belum di bongkar.

Jadi, bukan sedang memaksakan jalan yang menjadi nadi utama Purwokerto itu untuk dibuat berjubel sesak seperti Malioboro, tapi memang seharusnya pemerintah menyiapkan solusi intelektual untuk memindahkan pedagang yang katanya mengganggu ketertiban itu, ke tempat yang disepakati semua pihak, karena memang benar-benar layak. Kalau pemerintah sibuk, ya ditunggu uluran warga, yayasan, LSM atau siapapun yang mau menggantikan tugas pemerintah, mengerjakan hal itu.